Komnas HAM: Masih banyak aduan pelanggaran hak atas tempat tinggal
Elshinta
Kamis, 23 Juni 2022 - 15:40 WIB |
Komnas HAM: Masih banyak aduan pelanggaran hak atas tempat tinggal
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI Sandra Moniaga memimpin konsultasi publik penyusunan SNP tentang hak atas tempat tinggal yang layak yang diselenggarakan 22-23 Juni 2022 di Kota Medan, Sumatera Utara. ANTARA/HO-Humas Komnas HAM

Elshinta.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengatakan hingga saat ini masih banyak pengaduan yang masuk ke lembaga tersebut terkait pelanggaran hak atas tempat tinggal yang layak.

"Atas dasar itu, Komnas HAM menyusun Standar Norma Pengaturan tentang hak atas tempat tinggal yang layak," kata Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI Sandra Moniaga melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Selain itu, urgensi penyusunan SNP tentang hak atas tempat tinggal yang layak juga dilatarbelakangi masih ditemukan-nya peraturan maupun kebijakan di tingkat pusat dan daerah yang bersifat diskriminatif.

Berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM menyusun SNP sebagai pedoman bagi aparat negara untuk memastikan tidak ada kebijakan serta tindakan pembatasan atau pelanggaran HAM, jelas dia.

Komnas HAM saat ini sedang melakukan konsultasi publik penyusunan SNP tentang hak atas tempat tinggal yang layak yang diselenggarakan 22 hingga 23 Juni 2022 di Kota Medan, Sumatera Utara.

Pelaksanaan konsultasi publik bertujuan membuka hak masyarakat agar ikut serta berpartisipasi dalam penyusunan SNP. Termasuk meminta masukan demi perbaikan materi muatan SNP.

Ia menambahkan publik masih bisa memberikan masukan draf SNP tentang hak atas tempat tinggal yang layak sampai dengan 10 Juli 2022. Hingga saat ini, Komnas HAM telah menerbitkan sembilan SNP yang bisa diunduh di laman www.komnasham.go.id

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Badan Narkotika Nasional tegas menolak legalisasi ganja
Selasa, 05 Juli 2022 - 17:46 WIB
Badan Narkotika Nasional (BNN) secara tegas menolak legalisasi ganja karena berdasarkan Undang-Unda...
Lahan milik RRI Palangka Raya diklaim oknum masyarakat
Selasa, 05 Juli 2022 - 17:34 WIB
Aset berupa lahan milik Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Palangka Raya, K...
Tim Labfor amankan perangkat kelistrikan RS Siloam Palembang
Selasa, 05 Juli 2022 - 17:22 WIB
Tim Bidang Laboratorium Forensik (Labfor) Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengamankan perangkat k...
Hamdan Zoelva: Dampak sosial legalisasi ganja untuk medis perlu dikaji
Selasa, 05 Juli 2022 - 16:25 WIB
Ketua Umum Syarikat Islam Hamdan Zoelva mengatakan bahwa dampak sosial legalisasi ganja untuk keperl...
Polresta Tanjungpinang tangkap lima remaja perusak jembatan wisata
Selasa, 05 Juli 2022 - 15:49 WIB
Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), menangkap lima remaja pria y...
Polisi tangkap tujuh pelaku penyelundupan belasan calon PMI ilegal
Selasa, 05 Juli 2022 - 15:37 WIB
Personel Polres Bintan, Polda Kepulauan Riau menangkap tujuh orang yang diduga menyelundupkan sebany...
KPK usut dugaan adanya permintaan uang oleh oknum direksi Amarta Karya
Selasa, 05 Juli 2022 - 14:48 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan adanya permintaan uang oleh oknum direksi di PT A...
Doni Salmanan hadir ke Kejati Jabar untuk pelimpahan perkara
Selasa, 05 Juli 2022 - 14:08 WIB
Tersangka penipuan investasi opsi biner aplikasi Quotex Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan men...
Penyidik koneksitas fokus sidik kontrak Navayo perkara satelit Kemhan
Selasa, 05 Juli 2022 - 10:19 WIB
Tim Penyidik Koneksitas Kejaksaan Agung mulai fokus penyidikan kontrak Navayo dalam perkara dugaan k...
KPK dalami pengetahuan dua saksi soal aset milik Richard Louhenapessy
Selasa, 05 Juli 2022 - 09:23 WIB
KPK mendalami pengetahuan dua saksi soal aset-aset milik tersangka Wali Kota Ambon nonaktif, Richard...
InfodariAnda (IdA)