Elshinta.com - Amerika Serikat mengatakan pada Selasa bahwa pihaknya menunggu tanggapan konstruktif dari Iran untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 tanpa masalah-masalah yang "tak relevan".
Masalah "tak relevan" itu merujuk pada kemungkinan permintaan Iran agar Pengawal Revolusinya dikeluarkan dari daftar terorisme AS.
"Kami menunggu tanggapan konstruktif dari Iran, tanggapan yang meninggalkan isu-isu yang tak relevan bagi JCPOA," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price, merujuk pada kesepakatan yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Gabungan.
Pada 2018, Presiden Donald Trump saat itu mengingkari kesepakatan bahwa Iran menahan program nuklir dengan imbalan keringanan sanksi ekonomi. Sikap Trump itu mendorong Iran untuk mulai melanggar batas inti nuklirnya sekitar setahun kemudian.
Berbicara pada pengarahan pers, Price menanggapi pertanyaan tentang pernyataan menteri luar negeri Iran bahwa Teheran telah mengajukan proposal baru untuk menghidupkan kembali perjanjian itu, yang oleh Price tidak dibahas secara rinci.
Juru bicara Departemen Luar Negeri lain, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, membantah bahwa Amerika Serikat menerima proposal serius dari Teheran.
Iran telah menolak pembicaraan langsung dengan Washington tentang menghidupkan kembali kesepakatan dan mengirimkan pesan terutama melalui diplomat Eropa.
“Kami tidak melihat komunikasi substantif dari Iran, tapi kami terbuka untuk inisiatif apa pun yang memungkinkan kami untuk segera menyimpulkan dan mengimplementasikan kesepakatan yang kami negosiasikan di Wina untuk saling kembali ke implementasi penuh JCPOA, menghilangkan masalah di luar JCPOA, " kata juru bicara itu.
Perjanjian itu tampaknya hampir dihidupkan kembali pada Maret tapi pembicaraan menjadi kacau sebagian karena masalah apakah Amerika Serikat akan menghapus Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) dari daftar Organisasi Teroris Asing (FTO). IRGC yang mengendalikan pasukan elite bersenjata dan intelijen dituduh Washington melakukan kampanye teroris global.
Pemerintahan Presiden Joe Biden telah menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk menghapus IRGC dari daftar FTO, sebuah langkah yang akan membatasi efek praktisnya tapi akan membuat marah banyak anggota parlemen AS.
Sumber: Reuters
.jpg)
