Elshinta.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, menyatakan program bantuan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan yang bersumber dari APBD 2022 masih menunggu perkembangan kasus COVID-19.

"Untuk tahun 2022 kami masih diskusikan sambil melihat perkembangan serta arahan pimpinan dulu, sejauh mana nanti pemerintah daerah akan bergerak," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi Iyan Priyatna di Cikarang, Sabtu.

Pihaknya telah berupaya memberikan bantuan secara optimal kepada para pelaku usaha mikro di wilayah tersebut selama dua tahun diterpa pandemi COVID-19.

Diakuinya pandemi COVID-19 telah menyebabkan kondisi perekonomian pelaku UMKM terpuruk akibat sejumlah pembatasan.

"Di saat pandemi ini, UMKM memang banyak yang terpuruk, tapi kami tidak bisa berdiam diri mengeluh tanpa ada solusi, otomatis kita pemda juga harus membantu mereka," katanya.

Dia mengatakan ada beberapa program bantuan UMKM yang dianggarkan baik melalui APBD Kabupaten Bekasi maupun non-APBD. Bantuan yang telah disalurkan kepada puluhan ribuan pelaku usaha mikro selama dua tahun ini.

"Kemarin pemda sudah menyalurkan bantuan kepada pelaku usaha mikro melalui APBD. Kami sudah bantu sebanyak 4.342 orang. Sekali program, besaran bantuannya Rp1,2 juta per orang untuk keberlangsungan usaha mereka pada 2021," ucapnya.

Iyan mencatat ada 250.000 pelaku usaha yang mendaftarkan diri pada program bantuan itu, padahal pelaku usaha yang terdata sebagai binaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi hanya berkisar 13.000 usaha saja.

Banyaknya pelaku usaha yang mengajukan bantuan memaksa pihaknya harus melakukan seleksi berdasarkan kelengkapan izin usaha.

"Pelaku usaha yang terdata ada 13.000-an yang sudah kita bina. Tapi kalau lihat data usulan bantuan usaha mikro, bisa sampai 250.000 usaha. Banyak sekali. Kami tentu seleksi dulu, harus ada SKU dari kepala desa masing-masing," katanya.

Iyan berharap pelaku usaha mikro yang belum menerima bantuan dari pemerintah daerah bisa menggali informasi agar bisa mendapatkan bantuan melalui program dari pihak lain.

"Tidak mungkin kami sendiri dan harus bekerja sama dengan stakeholder lainnya. Yang jelas pemerintah pusat sudah memberikan bantuan lain seperti program BPUM kepada pelaku usaha mikro sebesar Rp1,2 juta. Pemprov Jawa Barat, TNI dan Polri juga bantu," kata dia.