Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.
Elshinta.com - Elemen masyarakat rencananya akan menggelar aksi unjuk rasa memperingati hari reformasi pada Sabtu, 21 Mei 2022. Salah satu isu yang diangkat yakni pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti menilai munculnya isu 'Jokowi mundur' merupakan aspirasi yang disampaikan masyarakat di muka umum. Mungkin, kata dia, dilatari situasi ekonomi dan beberapa kebijakan pemerintah yang dirasakan oleh rakyat tidak berpihak.
"Soal pemakzulan presiden, atau tuntutan aksi agar Presiden Jokowi mundur, itu kan aspirasi mereka. Mungkin dilatari situasi ekonomi dan beberapa kebijakan pemerintah yang dirasakan oleh rakyat tidak berpihak, atau justru sebaliknya menguntungkan oligarki ekonomi. Sehingga, rakyat merasa hidupnya semakin susah," kata La Nyalla saat dihubungi wartawan pada Jumat (20/5).
Apalagi, kata dia, kalau baca hasil-hasil survei tentang kepuasaan publik terhadap kinerja Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju terus menurun. Lalu, utang luar negeri Indonesia yang semakin meningkat dan hal-hal lain yang dirasa dan dilihat langsung oleh rakyat.
"Ternyata, tidak sesuai dengan janji-janji Presiden Jokowi saat kampanye kemarin," jelas dia.
Di samping itu, La Nyalla mengaku sejak dilantik sebagai Ketua DPD RI sudah keliling ke-34 provinsi dan 300 lebih kabupaten/kota. Ternyata, ia melihat persoalan yang sama bahwa masih lebarnya kesenjangan kemiskinan dan persoalan pengelolaan sumber daya alam yang dirasa masih jauh dari keadilan sosial.
"Sehingga, menjadi satu kesimpulan bahwa pemerintah dianggap gagal mensejahterakan rakyat. Hal ini diperparah dengan semakin menguatnya oligarki ekonomi yang semakin menguasai sumber daya alam Indonesia," ujarnya.
Tetapi, La Nyalla berharap agar semua elemen masyarakat untuk tetap berpikir jernih, tetap harus memakai akal, pikir dan dzikir dalam memandang situasi ini. Karena baginya, semua tertulis dan sudah merupakan Sunnatullah.
"Jika pemerintah tidak amanah, atau malah memainkan kekuasaan untuk kepentingan diri dan kelompok, niscaya akan hancur dengan sendirinya. Soal waktu saja. Tetapi, ikhitiar yang dilakukan mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi rakyat, wajib kita hargai dan dengarkan," ucapnya.
Oleh karena itu, La Nyalla meminta teman-teman di DPR untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Menurut dia, jangan dianggap oleh rakyat sebagai stempel pemerintah saja, tapi perjuangkan kepentingan rakyat dengan baik.
"Saya tegaskan bahwa saya bukan oposisi. Saya berdiri sebagai negarawan. Saya ingin menjaga konstitusi. Secara konstitusi, presiden bertugas selama lima tahun. Tetapi, konstitusi juga membuka ruang untuk pemakzulan presiden secara konstitusional. Itu di satu sisi. Sebagai Senator DPD RI, saya disumpah untuk membela kepentingan rakyat di daerah yang saya wakili," tandasnya.
Sebelumnya Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengingatkan sejumlah elemen buruh yang melakukan unjuk rasa untuk tetap menjaga situasi ketertiban dan tidak terprovokasi dengan oknum-oknum yang membuat kericuhan.
“Himbauanya agar menjaga situasi tetap tertib, aman dan menghargai masyarakat pengguna jalan lainnya. Jangan sampai disusupi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab,” kata Dedi.
Diketahui, massa demonstran saat melakukan aksi unjuk rasa bulan Ramadhan 1443 Hijriyah kemarin, sempat terbentang spanduk yang mendesak 'Jokowi Mundur' dari jabatan Presiden Republik Indonesia.
Selain itu, spanduk tersebut juga bertuliskan 'Mosi tidak percaya terhadap DPR dan Pemerintah Jokowi-Ma'ruf'. Akhirnya, terjadi bentrokan saat demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Rencananya, sejumlah elemen masyarakat dari buruh seperti Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan kembali gelar demo besar pada 21 Mei 2022, bertepatan dengan momentum reformasi. Aksi itu puncak dari rangkaian gelombang unjuk rasa di berbagai daerah.
"Pada 21 Mei, bertepatan momentum reformasi. Siapkan kekuatan kita, sosialisasikan ke kampus-kampus, ke pabrik-pabrik, ke kampung-kampung bahwa rakyat akan terus berjuang, rakyat akan terus bergerak," kata Sekretaris Jenderal KASBI pada Kamis, 21 April 2022.
Massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menilai, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin telah gagal mensejahterakan rakyat. Untuk itu, pemerintah dan DPR harus mendengarkan aspirasi masyarakat.
"Kalau DPR hanya formalitas, jangan pernah disalahkan apabila rakyat tumpah ke jalan tol, jangan salahkan ketika rakyat mematikan roda ekonomi. Apabila DPR tidak serius, kita ingatkan agar hati-hati," kata Ketua Umum KASBI Nining Elitos.
