Elshinta.com - Seorang hakim federal di Louisiana mengatakan pada Senin bahwa dia berniat memutuskan bahwa pihak-pihak berwenang AS tidak dapat segera melanjutkan rencana mencabut pembatasan pandemi.

Pembatasan itu memberi kuasa badan-badan AS di perbatasan Meksiko untuk menolak migran tanpa memberi mereka kesempatan untuk mencari suaka.

Hakim Distrik AS Robert Summerhays menyatakan niatnya setelah sidang kasus yang diajukan oleh 21 negara bagian terhadap pemerintahan Presiden Joe Biden.

Hakim itu mengatakan kedua belah pihak akan berunding mengenai persyaratan khusus perintah penahanan sementara dan akan berusaha mencapai kesepakatan.

Putusan itu akan membatalkan keputusan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS untuk mengakhiri apa yang disebut perintah perbatasan Titel 42 pada 23 Mei.

Titel 42 memungkinkan pihak-pihak berwenang AS untuk dengan cepat mengusir migran, termasuk pencari suaka, ke Meksiko dan negara-negara lain untuk menghindari kerumunan di lokasi-lokasi perbatasan yang dapat memperburuk penyebaran COVID-19.

Biden, politisi Demokrat, telah berjuang untuk menerapkan apa yang dia gambarkan sebagai sistem yang lebih manusiawi dan tertib di perbatasan AS-Meksiko di tengah rekor jumlah migran yang ditangkap saat melintasi secara ilegal, putusan pengadilan yang tidak menguntungkan, dan oposisi politik dari Partai Republik dan beberapa politisi di partai Demokrat.

Pernyataan hakim itu merupakan kemenangan bagi Partai Republik yang mengatakan mengakhiri perintah tersebut akan meningkatkan imigrasi ilegal dan apa yang mereka sebut sebagai klaim suaka sembarangan.

Jaksa Agung Louisiana Jeff Landry memuji keputusan itu di Twitter, dengan menulis bahwa hakim telah mengabulkan permintaan negara bagian untuk "menghentikan ancaman besar ini terhadap keamanan nasional kita."

Departemen Kehakiman menolak berkomentar.

CDC mengatakan pada awal April bahwa Titel 42 tidak lagi diperlukan untuk memerangi COVID-19 karena meningkatnya ketersediaan vaksin, terapi, dan peranti lain untuk melawan penyakit tersebut.

Dalam gugatan Louisiana, koalisi 21 negara bagian yang dipimpin oleh Arizona, Louisiana dan Missouri, semuanya dengan jaksa agung dari kubu Partai Republik, berusaha menolak penghentian perintah yang diberlakukan presiden dari Partai Republik Donald Trump pada awal 2020 di awal pandemi.

Hakim Summerhays ditunjuk oleh Trump.

Secara terpisah, Texas --negara bagian lain yang dipimpin Partai Republik-- mengajukan gugatan berbeda pada 22 April yang juga berupaya menggagalkan penghentian Titel 42.

Jumlah penangkapan migran di perbatasan tahun ini bahkan lebih tinggi dari rekor tahun lalu 1,7 juta. Kira-kira setengah dari migran yang dipergoki pada Maret diusir di bawah perintah Titel 42, menurut para pejabat pemerintahan AS.

Migran yang segera diusir ke Meksiko di bawah Titel 42 lebih mungkin mencoba untuk menyeberang beberapa kali, menurut statistik Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) AS sehingga menaikkan jumlah penangkapan.

Tingkat residivisme untuk penyeberang dewasa lajang di bawah Titel 42 "sangat tinggi," kata Blas Nunez-Neto, seorang pejabat tinggi perbatasan DHS, dalam sebuah pengajuan tuntutan dalam kasus Louisiana pada Jumat.

Para advokat telah menyuarakan keprihatinan bahwa para migran yang mencari suaka menghadapi bahaya serius setelah diusir ke Meksiko atau negara lain.

Biden menjabat pada Januari 2021 dengan janji melonggarkan banyak kebijakan imigrasi ketat Trump. Pemerintahannya akan mempertahankan Titel 42 selama 16 bulan hingga berakhir pada 23 Mei.

Sumber: Reuters