Elshinta.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan adanya pendampingan pemerintah terhadap pelaku industri kecil maupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terkait e-Katalog.
"Para pelaku UMKM harus diberi pendampingan agar bisa memenuhi berbagai ketentuan untuk bisa masuk dalam e-Katalog nantinya," kata Ketua Umum Kadin Kalteng Rahmat Nasution Hamka di Palangka Raya, Minggu.
Apabila pelaku industri kecil maupun UMKM dilepas begitu saja tanpa adanya pendampingan oleh pemerintah, dikhawatirkan mereka akan kesulitan untuk bisa memasukkan produk yang dimiliki ke dalam e-Katalog.
Sebab untuk bisa masuk ke e-Katalog tentu ada berbagai syarat dan standar yang telah ditentukan, mulai dari penilaian kinerja, kontrol kualitas dan lainnya.
Hamka mencontohkan, misalnya untuk produk perabotan pasti ada standar-standar tertentu yang ditetapkan sehingga produk dari UMKM bisa masuk e-Katalog tersebut, baik bahan, ukuran dan lainnya.
"Untuk itu juga kami harapkan, agar birokrasi atau tahapan agar bisa masuk dalam e-Katalog bisa sederhana dan mudah dipahami oleh para pelaku UMKM ini," tegasnya.
Hal ini agar keinginan Presiden Joko Widodo yang mendukung industri kecil dan UMKM dengan mewajibkan pemda belanja kebutuhan perkantoran melalui e-Katalog bisa benar-benar diwujudkan.
Kadin Kalteng ingin pendampingan terhadap pelaku industri kecil dan UMKM ini benar-benar bisa dilakukan optimal, sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang secara mandiri.
"Jangan juga UMKM ditanding dengan para raksasa, tentu tidak sebanding, jadi kami harapkan juga harus ada perlakuan khusus," jelasnya.
Hamka menegaskan, Kadin Kalteng sangat mengapresiasi dan mendukung kebijakan pemerintah pusat ini karena sudah sangat bagus. Pihaknya berharap tujuan yang ingin dicapai bisa sepenuhnya direalisasikan.
Kadin Kalteng juga siap mendorong pelaku usaha maupun industri di provinsi setempat untuk bersaing dan memaksimalkan peluang yang tersedia ke depannya.
